DPRD Kalteng Harap Gebrakan Pembangunan 2026, Infrastruktur Jadi Prioritas

PALANGKA RAYA 8 Januari 2026 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (DPRD Kalteng) menaruh ekspektasi besar terhadap arah pembangunan daerah pada 2026 agar mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, tahun tersebut dinilai menjadi momentum strategis bagi Pemerintah Provinsi untuk menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kalteng, Sirajul Rahman, menegaskan masyarakat menantikan langkah konkret dan terobosan pembangunan dari Gubernur Kalimantan Tengah sepanjang 2026.

“Kebijakan pimpinan dan gebrakan pembangunan dari Gubernur sangat ditunggu oleh masyarakat Kalteng pada tahun ini,” ujar Sirajul, belum lama ini.

Legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Pemilihan (Dapil) IV itu menekankan bahwa sektor infrastruktur masih menjadi prioritas utama, terutama pembangunan dan peningkatan kualitas jalan serta jembatan.

Menurutnya, infrastruktur yang memadai berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, memperlancar konektivitas antarwilayah, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Ia juga menilai fokus tersebut sejalan dengan sejumlah proyek strategis yang tengah berjalan di Kalimantan Tengah, di antaranya penyelesaian Jembatan Bukit Rawi serta pembangunan jembatan terpanjang di provinsi ini yang menghubungkan tiga wilayah kabupaten.

Dari sisi perencanaan, Pemerintah Provinsi telah menyiapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 sebagai bagian dari kesinambungan pembangunan jangka menengah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Sirajul menjelaskan, perencanaan tersebut mengusung filosofi Huma Betang yang menekankan nilai kebersamaan, persatuan, dan gotong royong sebagai kearifan lokal masyarakat Dayak.

“RKPD ini dirancang melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, sehingga menjadi acuan yang representatif dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2026,” jelasnya.

Meski demikian, ia mengakui tantangan utama ke depan adalah keterbatasan anggaran. Karena itu, diperlukan perencanaan matang dan sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan seluruh elemen masyarakat agar pembangunan 2026 berjalan optimal.

“Kita berharap seluruh proses pembangunan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan harapan bersama,” pungkasnya.