Harga Cabai Anjlok, Ketua Komisi II DPRD Kalteng Desak Pemerintah Benahi Tata Niaga Hortikultura

PALANGKA RAYA – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Siti Nafsiah, menyoroti viralnya video petani cabai di Kabupaten Kapuas yang mencabuti tanaman mereka akibat harga jual yang anjlok. Ia menilai, kejadian tersebut bukan sekadar persoalan fluktuasi harga, melainkan mencerminkan adanya masalah struktural dalam sistem tata niaga hortikultura di daerah.

“Kejadian ini bukan sekadar persoalan turunnya harga komoditas sesaat, tetapi menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam tata niaga hortikultura yang berdampak langsung pada mata pencaharian masyarakat petani,” ujar Siti, Rabu (5/11).

Menurutnya, usaha budidaya cabai memiliki struktur biaya produksi yang tinggi dan sangat sensitif terhadap perubahan harga pasar. Saat harga jual turun di bawah biaya produksi, petani tidak hanya kehilangan pendapatan, tetapi juga harapan untuk melanjutkan usahanya.

“Yang terganggu bukan hanya produksi, tetapi juga ekonomi keluarga petani,” tegasnya.

Siti menilai wajar jika petani menunjukkan rasa frustrasi, namun pemerintah daerah harus segera mengambil langkah konkret untuk merespons situasi tersebut. Komisi II DPRD Kalteng, kata dia, telah mencermati persoalan ini dan menilai perlunya kebijakan stabilisasi harga serta pembenahan rantai pasok komoditas pertanian.

Ia mendorong dinas terkait agar melakukan pendataan harga secara akurat di tingkat petani serta memfasilitasi penyerapan hasil produksi. Selain itu, penguatan posisi tawar petani melalui koperasi, off-taker, atau kemitraan terikat juga dinilai penting agar hasil panen dapat terserap secara berkelanjutan.

“Petani tidak boleh berada pada posisi tawar yang lemah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Siti mendorong pemerintah untuk mempercepat hilirisasi komoditas hortikultura. Produk cabai, menurutnya, dapat diolah menjadi bubuk, pasta, atau bentuk kering yang memiliki daya simpan lebih lama serta nilai ekonomi lebih stabil.

“Perlu pengembangan hilirisasi pascapanen agar nilai komoditas tetap terjaga,” tambahnya.

Komisi II, lanjutnya, akan menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten agar petani mendapatkan perlindungan dan kepastian usaha. Ia juga mengajak pelaku pasar dan lembaga pembiayaan untuk turut menjaga stabilitas harga bahan pokok.

“Kami ingin petani memperoleh kepastian usaha, kepastian pasar, dan harga yang berkeadilan,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Siti menegaskan bahwa kesejahteraan petani merupakan pondasi penting bagi stabilitas ekonomi daerah.

“Pemberdayaan petani harus menjadi agenda strategis pembangunan Kalimantan Tengah,” pungkasnya.