Jalan Rusak Meluas di Kalteng, DPRD Desak Pemerintah Pusat Tambah Anggaran Infrastruktur

PALANGKA RAYA – Kondisi jalan di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) kian memprihatinkan. Banyak ruas jalan mengalami kerusakan parah hingga mengganggu mobilitas warga dan memperlambat roda perekonomian daerah.

Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, Lohing Simon, menilai persoalan infrastruktur tersebut tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Pasalnya, sebagian besar ruas jalan di Kalteng berstatus jalan negara, yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Perlu dipahami bersama, jalan negara itu pembiayaannya sepenuhnya dari pusat. Jadi kalau anggaran yang dikucurkan menurun, otomatis berdampak pada lambatnya perbaikan di lapangan,” ujar Lohing, Senin (3/11/2025).

Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhir, alokasi dana dari pemerintah pusat untuk perbaikan jalan di Kalteng mengalami penurunan signifikan. Jika sebelumnya bisa mencapai sekitar Rp1 triliun per tahun, kini jumlah tersebut bahkan tidak mencapai sepertiganya.

“Bayangkan, dengan wilayah Kalteng yang begitu luas dan ruas jalan negara yang ribuan kilometer panjangnya, tentu dana segitu sangat tidak mencukupi. Akibatnya, banyak titik jalan rusak yang tidak tertangani secara maksimal,” bebernya.

Lohing menambahkan, persoalan infrastruktur di Kalteng tidak hanya terkait anggaran, tetapi juga faktor geografis dan kondisi alam yang menantang. Tanah gambut, curah hujan tinggi, serta akses menuju wilayah pedalaman membuat biaya pembangunan dan perawatan jalan jauh lebih besar dibanding daerah lain.

“Karena karakteristik wilayahnya berbeda, Kalteng memerlukan perhatian khusus dari pusat. Kalau alokasi anggaran malah dikurangi, bagaimana kita mau mengejar ketertinggalan infrastruktur?” tegasnya.

Menanggapi situasi ini, Komisi IV DPRD Kalteng berencana berkoordinasi dengan Balai PUPR dan Pemerintah Provinsi untuk menyampaikan aspirasi langsung ke Kementerian PUPR. Harapannya, alokasi dana perbaikan infrastruktur untuk Kalteng dapat ditingkatkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

“Kami akan sampaikan langsung agar ada evaluasi dari pusat. Jalan adalah urat nadi perekonomian masyarakat. Kalau aksesnya rusak, aktivitas warga terganggu, harga kebutuhan naik, dan ekonomi daerah pun ikut terdampak,” tutur Lohing.

Ia menegaskan, DPRD Kalteng akan terus mengawal persoalan ini demi memastikan masyarakat, terutama di daerah pelosok, dapat menikmati akses jalan yang layak dan aman untuk menunjang aktivitas ekonomi dan sosial.