DPRD Kalteng Tekankan Efisiensi Anggaran di Tengah Penurunan APBD 2026

Palangka Raya, 14 Oktober 2025 — Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah, Muhammad Ansyari, menegaskan pentingnya langkah efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah menyusul penurunan nilai APBD Provinsi Kalteng dari sekitar Rp10 triliun menjadi Rp7 triliun pada tahun anggaran 2026. Penurunan ini disebabkan berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

“Efisiensi anggaran menjadi keharusan agar program prioritas tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan fiskal,” ujar Ansyari saat diwawancarai usai Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025, Selasa (14/10).

Ia menjelaskan, DPRD tetap memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai layanan dasar publik yang harus dijaga keberlanjutannya. Selain itu, pihaknya mendorong penguatan sektor penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan kemandirian fiskal Kalteng di masa mendatang.

Menurut Ansyari, DPRD bersama Badan Anggaran akan membahas lebih lanjut potensi efisiensi dari pos belanja perjalanan dinas serta berbagai kegiatan yang dinilai non-esensial. Langkah tersebut diharapkan dapat mengalihkan anggaran ke sektor yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat.

“Penurunan APBD tentu berpengaruh terhadap pelaksanaan proyek pembangunan. Namun DPRD akan memastikan pembahasan RAPBD 2026 berjalan optimal hingga akhir November agar setiap kebijakan daerah tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Pembahasan RAPBD 2026 dijadwalkan berlangsung secara intensif dalam beberapa pekan ke depan, dengan fokus pada ketepatan kebijakan fiskal dan efektivitas belanja publik di tengah tantangan penurunan pendapatan daerah.