Benang Kusut Kontrak Angkutan di Bartim, Publik Desak Pemerintah Ambil Alih

Barito Timur — Persoalan pengelolaan kontrak angkutan yang semula disebut sebagai hak Pemerintah Kabupaten Barito Timur kembali mencuat ke ruang publik.

Isu ini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat, menyusul dugaan penguasaan kontrak oleh seorang oknum yang hingga kini belum terurai secara terang-benderang.(23/02/2026)

Beragam pendapat pun bermunculan dari berbagai kalangan. Sebagian menilai persoalan masa lalu sulit ditelusuri karena minimnya kejelasan dokumen dan kewenangan, sementara lainnya menuntut adanya langkah tegas agar persoalan serupa tidak kembali terulang.

Kondisi inilah yang mendorong media kembali mengangkat isu tersebut sebagai wadah penyalur aspirasi publik.

Seorang warga yang enggan disebutkan identitas lengkapnya, SN, menilai bahwa fokus utama seharusnya tidak lagi berkutat pada polemik lama yang berpotensi buntu.

“Menurut saya, jika yang telah lalu itu tidak bisa diuraikan lagi, paling tidak di sisa waktu yang akan datang ada kejelasan dan benang itu dapat terurai,” ujarnya.

Ia menegaskan, siapa pun oknum yang diduga memanfaatkan memo atau celah kebijakan di masa lalu, sepenuhnya menjadi ranah aparat penegak hukum untuk menyelidiki dan membuktikannya.

“Biarlah penyelidikan oleh pihak berwajib yang membuktikan siapa yang bermain,” tambahnya.

Namun, yang jauh lebih penting menurutnya adalah langkah ke depan. SN menilai kontrak baru angkutan tersebut semestinya berada di bawah kendali pemerintah daerah agar tidak lagi menimbulkan multitafsir dan kecurigaan publik.

“Ambil alih kontrak tersebut, dikelola oleh pemerintah, baik melalui Perusda atau pihak ketiga yang ditunjuk secara resmi, sehingga jelas hasil dan pendapatan bagi daerah,” tegasnya.

Desakan ini mencerminkan harapan masyarakat agar pemerintah daerah tidak sekadar menjadi penonton dalam pengelolaan potensi ekonomi strategis.

Kejelasan tata kelola, transparansi kontrak, serta keberpihakan pada peningkatan pendapatan asli daerah dinilai menjadi kunci untuk mengakhiri benang kusut yang selama ini membelit persoalan angkutan di Barito Timur.