Dugaan Penyimpangan Proyek SDA SUMBO Dorong KPK dan Polda Kalteng Lakukan Penyelidikan

Palangka Raya – Perkumpulan Suara Masyarakat Borneo (SUMBO) menyoroti adanya indikasi penyimpangan serius dan sistematis dalam pelaksanaan sejumlah proyek sumber daya air (SDA) di Kalimantan Tengah pada Tahun Anggaran 2025.

Temuan tersebut dinilai mencerminkan lemahnya tata kelola proyek strategis yang berpotensi merugikan keuangan negara sekaligus menghambat manfaat pembangunan bagi masyarakat.

Ketua SUMBO, Diamon, menyampaikan keprihatinan tersebut kepada media di Palangka Raya, seraya menegaskan bahwa pola penyimpangan yang teridentifikasi tidak lagi bersifat insidental, melainkan menunjukkan keterkaitan yang terstruktur.

“Berdasarkan pemantauan lapangan serta pengaduan yang kami terima, setidaknya terdapat enam poin penyimpangan krusial yang saling berkaitan. Mulai dari dugaan pelaporan progres pekerjaan yang tidak sesuai fakta, manipulasi laporan penggunaan alat berat yang mengindikasikan mark-up biaya, keterlambatan pekerjaan yang bersifat kronis, hingga dugaan kuat pengaturan tender dan lemahnya fungsi pengawasan,” ujar Diamon. Sabtu 3 Januari 2026.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada pemborosan anggaran daerah, tetapi juga mencederai kepercayaan publik dan mengancam ketahanan air masyarakat Kalimantan Tengah, yang seharusnya menjadi tujuan utama pembangunan proyek-proyek SDA.

Ketua SUMBO menilai diperlukan langkah tegas dan terukur dari pemerintah daerah serta aparat penegak hukum untuk memutus mata rantai dugaan penyimpangan tersebut.

Dia juga mendesak agar segera memerintahkan audit investigatif menyeluruh melalui Inspektorat Daerah dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selain itu, SUMBO juga mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polda Kalimantan Tengah untuk membuka penyidikan pidana atas dugaan tindak pidana korupsi, pemalsuan dokumen, dan penggelapan anggaran negara.

“Proses hukum harus berjalan transparan dan menjangkau seluruh pihak yang terlibat, baik dari unsur kontraktor maupun pejabat yang memiliki kewenangan,” pungkas Diamon.

Hingga berita kami tayangkan kami masih belum bisa mendapatkan jawaban dari pihak terkait di karenahkan hari libur.